faktual.news – Kabar baik datang bagi buruh di Jawa Timur. Intervensi pemerintah bersama serikat pekerja berhasil membendung gelombang relokasi produksi besar-besaran dari dua pabrik komponen otomotif raksasa Jepang, PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, ke Vietnam. Langkah strategis ini menyelamatkan ribuan pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja.
Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa dialog intensif antara manajemen perusahaan dan perwakilan serikat buruh membuahkan hasil signifikan. Rencana awal untuk memindahkan sekitar 50 persen lini produksi kini berhasil diredam drastis, hanya menyisakan sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akan direlokasi.
Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan bahwa berdasarkan rencana bisnis perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan jumlah tenaga kerja akan berlangsung secara alamiah. Ini berarti tidak akan ada PHK massal, melainkan melalui mekanisme tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang telah berakhir.
Pemerintah, bersama dengan gerakan serikat buruh, terus berupaya keras merancang berbagai strategi mitigasi. Tujuannya jelas: mencegah terjadinya PHK, memastikan setiap hak pekerja yang terdampak PHK dibayarkan sesuai ketentuan, memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya, serta mendorong penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang selama ini menjadi beban.
Ancaman PHK memang masih membayangi berbagai sektor industri. Situasi ekonomi global yang fluktuatif, daya beli masyarakat yang melemah, serta tingginya harga gas industri akibat konflik geopolitik, ditambah lagi dengan kecenderungan relokasi produksi oleh perusahaan multinasional, menjadi faktor pemicu utama. Namun, Said Iqbal menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. "Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah," ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan langsung ke perusahaan terbukti jauh lebih efektif ketimbang hanya menunggu laporan di balik meja. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, Said Iqbal dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja intensif ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang. Tujuannya adalah berdialog langsung dengan pekerja dan manajemen, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai landasan pengambilan kebijakan yang pro-pekerja dan mendukung keberlangsungan industri.
Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri keramik, granit, dan tekstil. Dorongan untuk menurunkan harga gas industri non-subsidi diharapkan dapat membuat perusahaan-perusahaan tersebut tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.
Meski demikian, tidak semua kasus dapat dihindari sepenuhnya. Untuk kasus PT Pakerin di Mojokerto, PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat terelakkan. Namun, pemerintah berupaya keras agar dana hasil likuidasi yang tersimpan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat dimanfaatkan untuk membayar pesangon pekerja, sekaligus menjadi modal agar perusahaan bisa kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para buruh yang terdampak.
