faktual.news – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, secara tegas menyatakan bahwa besaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2027 belum mencapai keputusan akhir. Angka-angka yang kini beredar di publik, menurutnya, hanyalah bagian dari dinamika diskusi kebijakan fiskal dan bukan merupakan ketetapan resmi. Misbakhun menekankan, penetapan final baru akan terjadi setelah pemerintah menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Misbakhun mengajak seluruh pemerintah daerah untuk tetap mengikuti proses penyusunan APBN dengan proporsional, tanpa perlu khawatir berlebihan. "Kami sangat memahami berbagai aspirasi dan kekhawatiran yang muncul dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi XI berkomitmen penuh untuk mengawal proses pembahasan TKD 2027. Kami akan memastikan formulanya adil, rasional, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan pembangunan di setiap daerah," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya dari Jakarta, Jumat (26/6).
Pemerintah Siap Optimalkan TKD
Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan hasil pembahasan awal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR. Dari diskusi tersebut, pemerintah menunjukkan sinyal positif untuk membuka ruang agar alokasi TKD Tahun Anggaran 2027 dapat lebih baik dan optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ia kembali menegaskan bahwa angka final tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.
Sebagai contoh, Misbakhun mengingatkan alokasi TKD pada APBN 2026 yang mencapai Rp693 triliun. Angka ini merupakan hasil penambahan signifikan sebesar Rp43 triliun dari rancangan awal. Pengalaman ini, menurut Misbakhun, membuktikan bahwa aspirasi dan masukan dari daerah selalu menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah dan DPR dalam merancang kebijakan fiskal. "Pemerintah sangat memahami aspirasi daerah. Di DPR, kami juga tak henti-hentinya mendesak agar pembangunan di daerah memperoleh ruang fiskal yang memadai, khususnya untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," imbuhnya.
Manfaat APBN Harus Dirasakan Langsung
Dalam konteks yang lebih luas, Misbakhun berpandangan bahwa keberpihakan APBN terhadap daerah tidak hanya diukur dari satu pos anggaran saja. Dengan volume APBN yang terus berkembang, pembangunan bisa diwujudkan melalui berbagai instrumen, baik itu TKD maupun belanja pemerintah pusat. Yang terpenting, kata Misbakhun, adalah manfaat dari pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
"Poin utamanya adalah bagaimana rakyat di daerah bisa merasakan dampak nyata dari pembangunan. Instrumennya bisa kita diskusikan, namun hasil akhirnya harus konkret, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat," pungkas Misbakhun.
