Faktual.news – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen pendanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027. Sebagai gantinya, otoritas ibu kota memilih jalur pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan nilai mencapai Rp4,5 triliun.
Keputusan strategis ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi mendalam dengan jajaran pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dinilai lebih aman dan efisien bagi stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika pasar keuangan global yang sedang tidak menentu.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa alasan utama pembatalan obligasi tersebut adalah kondisi pasar obligasi yang tengah mengalami tekanan hebat. Situasi ini menyebabkan tingkat suku bunga obligasi melonjak tinggi, sehingga jika dipaksakan, beban bunga yang harus ditanggung Jakarta akan menjadi sangat berat.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan dan pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri, telah disepakati bahwa skema pembiayaan kita akan dialihkan dari rencana obligasi menjadi skema pinjaman," ujar Yustinus saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut Yustinus, skema pinjaman melalui PT SMI diprediksi akan menawarkan suku bunga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan obligasi. Selain faktor bunga, Pemprov DKI juga sedang mengupayakan negosiasi agar mendapatkan tenor atau jangka waktu pengembalian yang lebih panjang. Hal ini bertujuan agar cicilan pembayaran tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara drastis dalam waktu singkat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah memaparkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk tahun 2027 diperkirakan menembus angka Rp7,5 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp3 triliun akan ditutupi melalui mekanisme kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), sementara sisa Rp4,5 triliun akan dipenuhi melalui pinjaman PT SMI tersebut.
Keputusan untuk beralih dari obligasi ke pinjaman ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan keberatan terhadap rencana penerbitan obligasi daerah karena adanya kekhawatiran akan risiko gagal bayar. Kemendagri khawatir jika skema obligasi menjadi beban bagi pemerintahan di masa mendatang, serta dikhawatirkan akan memicu daerah lain yang secara finansial belum kuat untuk melakukan hal serupa.
Meskipun Jakarta dinilai memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk membayar, pemerintah pusat tetap mengambil langkah preventif demi menjaga stabilitas keuangan nasional. Saat ini, Kemendagri telah memberikan lampu hijau terhadap perubahan skema ini dan akan segera memberikan rekomendasi resmi sebagai syarat pengajuan pinjaman kepada PT SMI. Dana tersebut nantinya akan difokuskan sepenuhnya untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur vital guna mendukung keberlanjutan pembangunan di Jakarta.


