Faktual.news – Menjelang berakhirnya tahun anggaran, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai memacu mesin pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Langkah ini diambil guna memastikan target pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang tepat, terutama dalam menyongsong target jangka panjang di tahun 2026 mendatang.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menegaskan bahwa momentum kuartal keempat ini merupakan periode krusial bagi pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terukur agar roda ekonomi di berbagai wilayah tidak melambat di penghujung tahun.

Dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku yang digelar di Jakarta, Medrilzam memaparkan bahwa setidaknya ada enam prioritas utama yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah. Salah satu poin yang menjadi sorotan tajam adalah mengenai penyerapan anggaran.
"Kami di Bappenas melihat ada enam prioritas utama, salah satunya adalah optimalisasi penyerapan dana. Hal ini sangat mendesak karena kita harus mengejar target pertumbuhan di akhir tahun," ujar Medrilzam dalam keterangannya.
Menurut Bappenas, penyerapan anggaran yang lambat di tingkat daerah dapat menghambat perputaran uang di masyarakat, yang pada akhirnya akan menekan angka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Oleh karena itu, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci utama agar stimulus ekonomi dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Selain masalah anggaran, Bappenas juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi di tingkat lokal. Perbaikan tata kelola pemerintahan dinilai akan berdampak langsung pada efisiensi layanan publik dan penurunan biaya logistik. Dengan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, arus distribusi barang dan jasa akan menjadi lebih lancar, sehingga harga-harga di pasar dapat lebih stabil.
Di sisi lain, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian serius. Bappenas memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang secara konsisten melakukan pemantauan inflasi daerah setiap minggunya. Pengawasan ketat terhadap harga kebutuhan pokok sangat penting karena berkaitan erat dengan pola konsumsi masyarakat. Jika inflasi terkendali, daya beli masyarakat akan terjaga, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Medrilzam juga menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi syarat mutlak agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.
"Kita sangat membutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah agar pertumbuhan di tingkat lokal dapat berlangsung dengan baik dan mandiri," pungkasnya. Melalui enam langkah strategis ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan signifikan pada pendapatan dan konsumsi daerah di sisa tahun ini.


