Faktual.news – Pemerintah tengah melakukan langkah strategis dalam memperkuat struktur tata kelola agraria di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi mengumumkan kesiapan mereka untuk mengirimkan sejumlah personel guna mendukung persiapan operasional Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Langkah ini diambil sebagai bagian dari transisi besar dalam manajemen pertanahan nasional.
Badan baru yang diberi nama BRAN ini telah resmi disahkan pada 1 Oktober 2026. Meskipun status hukumnya sudah ada, namun secara operasional lembaga ini masih dalam tahap pematangan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN merasa perlu mengambil peran aktif agar badan baru tersebut tidak mengalami kendala teknis saat mulai menjalankan fungsinya secara penuh di lapangan.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa penugasan personel ini bukan sekadar bantuan administratif biasa. Ini adalah bentuk dukungan nyata kementerian untuk memastikan seluruh kebutuhan kelembagaan BRAN terpenuhi secara matang. Target utamanya adalah agar pada tahun 2027 mendatang, BRAN sudah bisa beroperasi secara mandiri dan menjalankan tugas-tugasnya tanpa hambatan berarti.
"Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan secara intensif agar pada tahun 2027 aktivitasnya dapat berjalan lancar. Kami saat ini tengah fokus membahas berbagai kebutuhan mendasar, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, alokasi anggaran, hingga kesiapan infrastruktur dan kelengkapan kantor," ujar Dalu saat memberikan keterangan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11).
Dalu merinci bahwa dukungan yang diberikan oleh ATR/BPN akan mencakup aspek yang sangat luas. Tidak hanya soal pengiriman pegawai, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan substansi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas reforma agraria. Hal ini sangat krusial mengingat BRAN akan memegang peran penting dalam redistribusi lahan dan penataan aset di masa depan.
Selain fokus pada internal, Kementerian ATR/BPN juga menegaskan akan menjalin koordinasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya. Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendukung lainnya, terutama yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan sarana prasarana kantor.
"Kami telah menyepakati prinsip untuk saling mengisi dan membantu satu sama lain. Harapan kami, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat memastikan seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan sangat baik dan terukur," tambah Dalu.
Dengan adanya persiapan yang matang sejak dini, diharapkan kehadiran BRAN nantinya dapat mempercepat program-program reforma agraria di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat luas. Transisi ini menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola agraria yang lebih modern dan efisien.


