Faktual.news – Kabar mengenai penunjukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja akhirnya menemui titik terang. Lembaga yang tengah menjadi sorotan ini secara resmi memberikan klarifikasi untuk meluruskan simpang siur informasi yang beredar luas di tengah masyarakat dan pelaku industri.
Dalam pernyataan resminya, pihak Danantara Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini mereka tidak pernah menerima mandat, penugasan, maupun instruksi resmi dari pemerintah terkait pengelolaan dana cadangan pesangon tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar di kalangan pengusaha maupun serikat pekerja.
"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," tulis Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11).
Meski mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat jaminan sosial bagi tenaga kerja, Danantara secara tegas membantah kabar bahwa mereka telah ditunjuk sebagai institusi yang akan memegang kendali atas dana tersebut. Mereka menekankan bahwa segala bentuk penugasan negara harus didasarkan pada keputusan resmi yang sah.
Senada dengan Danantara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga turut angkat bicara untuk meredam kegaduhan. Kemnaker membantah keras informasi yang menyebutkan bahwa para pengusaha kini memiliki kewajiban untuk menyetorkan dana cadangan pesangon mereka ke Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai lembaga mana yang nantinya akan mengelola dana tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar mengenai kewajiban penyetoran dana ke Danantara adalah tidak benar.
Indah menjelaskan bahwa secara regulasi, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih mendalam. Hingga saat ini, berbagai aspek teknis masih dalam tahap perancangan dan belum mencapai kesepakatan final.
Beberapa poin krusial yang masih dalam proses pembahasan meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola organisasi, sumber pendanaan, hingga lembaga mana yang paling tepat untuk mengelolanya secara akuntabel. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban juga menjadi perhatian utama agar dana tersebut benar-benar aman dan tepat sasaran.
Kemnaker berkomitmen bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan ini akan dilakukan secara transparan melalui proses konsultasi publik. Pemerintah berencana melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan pengusaha, serikat buruh, hingga para pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif. Kami ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha," pungkas Indah.
