Faktual.news – Kabar baik bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Langkah strategis ini diambil guna memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, terutama saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan tersebut, pemerintah ingin menciptakan sistem pengamanan hak pekerja yang lebih kokoh. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa regulasi ini dirancang untuk melindungi ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, mulai dari masa sebelum bekerja, selama masa aktif bekerja, hingga fase setelah pekerja berhenti bekerja.
Indah menjelaskan bahwa kehadiran Dana Cadangan Pesangon (DCP) ini akan menjadi solusi atas permasalahan klasik di mana banyak pekerja tidak mendapatkan hak pesangonnya saat perusahaan melakukan PHK. "Jika dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja yang ter-PHK namun tidak mendapatkan hak mendasarnya," ujar Indah dalam sebuah acara sosialisasi baru-baru ini.
Mekanisme kerja DCP ini mengharuskan perusahaan untuk tidak lagi menyimpan dana pesangon secara mandiri di kas internal mereka. Sebaliknya, pengusaha wajib menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dana tersebut kemudian harus dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang akan dibentuk dalam masa transisi maksimal satu tahun ke depan.
Pemerintah memberikan tenggat waktu bagi perusahaan untuk mulai mengalihkan dana tersebut hingga Oktober 2027. Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan konkret agar pekerja tidak menjadi korban ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial atau gagal bayar saat terjadi PHK massal. Indah mencontohkan kasus-kasus di pabrik padat karya yang hingga kini masih mengalami kendala dalam penyelesaian hak pesangon buruhnya.
Namun, pemerintah juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil agar tidak terbebani oleh kewajiban ini. Aturan ketat ini difokuskan pada perusahaan skala menengah dan besar. Bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban penyetoran dana cadangan ini, Kemnaker telah menyiapkan sanksi administratif yang tegas, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian operasional sementara, hingga pencabutan izin usaha.
Lebih jauh lagi, UU No. 27 Tahun 2026 tidak hanya memberikan sanksi administratif. Perusahaan yang terbukti sengaja tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak lainnya kepada pekerja yang terkena PHK, dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dengan adanya aturan ini, diharapkan kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia semakin kuat dan terjamin.
