Faktual.news – Kawasan Asia Tenggara kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Ketegangan geopolitik global yang tak kunjung mereda, fluktuasi harga komoditas, hingga pergeseran drastis lanskap energi dunia menjadi ujian berat bagi daya tahan ekonomi kawasan ASEAN. Salah satu pemicu utamanya adalah eskalasi krisis di Timur Tengah yang secara langsung mengancam stabilitas pasokan energi di Asia Tenggara.
Ketergantungan kawasan ini terhadap wilayah konflik tersebut sangatlah tinggi. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA), sebelum krisis memuncak, sekitar 60 persen impor minyak mentah dan sepertiga impor gas di Asia Tenggara berasal dari Timur Tengah. Jika memperhitungkan rantai pasokan produk olahan, hampir separuh dari kebutuhan bahan bakar di kawasan ini sangat terikat dengan stabilitas politik di wilayah tersebut.
Menghadapi ancaman lonjakan harga bahan bakar dan tarif listrik, pemerintah di berbagai negara ASEAN telah mengambil langkah darurat. Mulai dari pemberian subsidi, pembatasan harga, hingga insentif pajak dilakukan demi melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan dunia usaha. Namun, langkah ini ibarat pedang bermata dua; di satu sisi meredam gejolak jangka pendek, namun di sisi lain memperberat beban fiskal negara.
Proyeksi masa depan pun tampak menantang. IEA memperkirakan tagihan impor energi Asia Tenggara bisa membengkak secara fantastis, dari sekitar US$80 miliar pada tahun 2024 menjadi US$245 miliar pada tahun 2035. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama pada sektor industri yang kini menyerap 45 persen total konsumsi energi, termasuk aktivitas hilirisasi nikel di Indonesia.
Sebagai solusi jangka pendek, beberapa negara sempat kembali menggunakan batu bara untuk mengatasi mahalnya harga gas. Namun, kebijakan ini membawa konsekuensi lingkungan yang mengerikan. Polusi udara akibat emisi batu bara diperkirakan berkontribusi pada ratusan ribu kematian dini di kawasan ini pada tahun 2024.
Menghadapi tantangan ini, ASEAN Centre for Energy (ACE) menekankan pentingnya transisi menuju energi terbarukan dan efisiensi energi. Zulfikar Yurnaidi dari ACE menyebutkan bahwa kebutuhan energi primer di ASEAN diprediksi melonjak hingga 400 persen pada tahun 2060. Untuk menekan angka tersebut, diperlukan investasi besar-besaran yang mencapai US$400 miliar per tahun.
Di tengah tantangan tersebut, muncul peluang strategis bagi Indonesia. Pemerintah tengah mendorong Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan (storage) cadangan minyak bagi kawasan ASEAN. Dengan posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, seperti yang direncanakan di Sumatera, diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi regional sekaligus memicu pertumbuhan industri logistik nasional.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa ketahanan energi harus dipandang sebagai upaya keberlanjutan untuk generasi mendatang. Ia mengajak seluruh negara ASEAN untuk berkolaborasi layaknya sebuah orkestra, di mana setiap negara menyumbangkan keunggulan uniknya demi mencapai harmoni dan ketahanan energi bersama di Asia Tenggara.
