faktual.news – Era transaksi digital semakin mengukuhkan dominasinya di Indonesia. Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengemukakan bahwa pertumbuhan penggunaan uang tunai di tengah masyarakat menunjukkan perlambatan signifikan. Fenomena ini tak lepas dari pesatnya adopsi metode pembayaran non-tunai yang kini menjadi pilihan utama banyak warga.
Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, pergeseran preferensi publik ini terlihat jelas dari melonjaknya pemanfaatan berbagai layanan pembayaran digital, terutama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). "Jika kita amati, trennya memang masih tumbuh, namun laju pertumbuhannya terus melambat," ungkap Destry dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Kian maraknya pembayaran digital secara otomatis mengurangi ketergantungan masyarakat pada uang fisik. Destry menyebut, kebutuhan akan uang tunai kini menjadi lebih terbatas seiring kemudahan bertransaksi via gawai. Indikator paling mencolok adalah jumlah pengguna QRIS yang telah menembus angka 67 juta jiwa. Angka ini setara dengan seperempat total populasi Indonesia yang kini aktif memanfaatkan QRIS untuk berbagai keperluan transaksi.
"Sekarang kita bisa saksikan, lebih dari 67 juta orang telah menjadi pengguna QRIS. Ini berarti seperempat penduduk Indonesia sudah akrab dengan sistem pembayaran ini," ujarnya. Bahkan, kebiasaan bertransaksi digital ini telah merambah ke sektor-sektor tradisional. Destry mencontohkan, di pasar-pasar, kini banyak pedagang dan pembeli yang lebih memilih QRIS ketimbang uang tunai.
Meski demikian, Bank Sentral menegaskan komitmennya untuk tetap menjamin ketersediaan uang kartal di seluruh pelosok negeri. Hal ini mengingat masih adanya wilayah dan lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh akses digital yang merata.
Destry menambahkan, permintaan terhadap uang tunai masih cukup tinggi di beberapa area. Luasnya bentangan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadi salah satu faktor utama. Daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih sangat membutuhkan uang fisik untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, masalah infrastruktur seperti keterbatasan jangkauan sinyal atau area blank spot juga menjadi tantangan yang membuat uang tunai tetap vital.
"Indonesia ini kan sangat luas, terdiri dari banyak pulau. Ada daerah-daerah 3T yang tentunya masih memerlukan uang tunai," jelas Destry. "Mungkin juga ada area yang sinyalnya belum memadai atau bahkan blank spot. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan kami," pungkasnya. BI terus berupaya menyeimbangkan antara mendorong inovasi pembayaran digital dan memastikan aksesibilitas uang tunai bagi semua lapisan masyarakat.
