faktual.news – Badan Gizi Nasional (BGN) menggebrak dengan usulan anggaran jumbo senilai Rp240,2 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027. Angka fantastis ini diproyeksikan menjangkau lebih dari 72,4 juta jiwa di seluruh Indonesia, menandai komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah gizi nasional.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, memaparkan rencana strategis ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9). Ia menjelaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp240,20 triliun tersebut akan menjadi fondasi utama pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BGN di tahun mendatang. Menariknya, pagu anggaran ini telah melewati proses efisiensi signifikan, dengan pemangkasan Rp30 triliun dari komponen Bantuan Pemerintah (Banper) MBG. Semula Banper dialokasikan Rp262,5 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp232,5 triliun demi optimalisasi.
Mas Dar merinci target penerima manfaat MBG tahun 2027 yang mencapai 72.464.886 orang. Mayoritas sasaran, yakni 60.599.777 jiwa, adalah peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, SLB, hingga para santri. Sementara itu, 11.865.109 penerima manfaat lainnya adalah kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, menunjukkan cakupan program yang luas dan merata.
Lebih lanjut, dalam RDP tersebut, Mas Dar juga menjelaskan bahwa keseluruhan pagu anggaran BGN untuk tahun 2027 terbagi menjadi dua program utama. Program Pemenuhan Gizi Nasional menyedot porsi terbesar dengan Rp232,88 triliun, sedangkan sisanya Rp7,33 triliun dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
BGN menaruh harapan besar agar Rencana Kerja dan Anggaran ini segera mendapat restu dari Komisi IX DPR RI. Persetujuan tersebut krusial untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. BGN berjanji akan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada demi menjamin layanan pemenuhan gizi tepat sasaran. Tak hanya itu, penguatan ekosistem pendukung program melalui tata kelola yang baik, pemantauan dan pengawasan ketat, peningkatan rantai pasok, serta jaminan mutu dan keamanan pangan juga menjadi prioritas utama.
