Faktual.news – Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan, kini tengah berada di persimpangan jalan dalam mengelola sistem transportasi publiknya. Di tengah fenomena penuaan populasi yang semakin masif, otoritas setempat mulai mengkaji kebijakan sensitif, yakni menaikkan batas usia lansia yang berhak menikmati fasilitas naik kereta bawah tanah atau MRT secara gratis.
Rencana ini muncul sebagai respons atas membengkaknya defisit operasional transportasi publik di ibu kota Korea Selatan tersebut. Selama ini, warga yang telah menginjak usia 65 tahun berhak mendapatkan fasilitas perjalanan tanpa biaya. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia, beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah pun ikut melonjak tajam.

Ko Joon Ho, Chair of Urban and Regional Development Transportation Planning dari Hanyang University, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan konsekuensi logis dari struktur demografi masyarakat yang kian menua. Dalam sebuah pertemuan dengan delegasi MRT Media Fellowship di Hanyang University, ia menjelaskan bahwa lonjakan jumlah penumpang lansia telah menekan stabilitas finansial sistem MRT.
"Karena masyarakat kita semakin menua, jumlah lansia yang menggunakan transportasi umum terus meningkat. Di Seoul, mereka mendapatkan tiket gratis, dan akibatnya, defisit sistem MRT diprediksi akan semakin besar dalam beberapa tahun mendatang," ujar Ko dalam paparannya.
Sebagai solusi untuk menekan beban subsidi, Pemerintah Kota Seoul bersama pemerintah pusat sedang mempertimbangkan untuk menggeser batas usia tersebut dari 65 tahun menjadi 70 tahun. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penumpang kategori gratis, sehingga arus kas operasional transportasi dapat lebih terjaga.
Namun, rencana ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Ko mengakui bahwa kebijakan tersebut memicu gelombang penolakan dari berbagai asosiasi lansia. Kelompok lanjut usia merasa keberatan karena fasilitas ini dianggap sebagai hak sosial yang sudah melekat. Selain itu, isu ini menyentuh ranah sensitif terkait keadilan sosial, sehingga implementasinya masih belum dapat dipastikan kapan akan diberlakukan secara resmi.
Persoalan utama yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah ketergantungan tinggi transportasi umum Seoul terhadap dana pajak. Ko menjelaskan bahwa pendapatan dari tiket penumpang ternyata tidak mampu menutupi seluruh biaya operasional. Untuk layanan bus, pendapatan tiket hanya mampu menutup sekitar 65 persen biaya, sementara untuk kereta bawah tanah hanya mencapai angka 55 persen.
Sisanya, yang merupakan selisih antara pendapatan tarif dan biaya operasional, harus ditutup menggunakan uang pajak masyarakat. "Masyarakat bisa menghemat uang dengan menggunakan transportasi umum, tetapi kekurangan pendapatan operator pada akhirnya tetap dibayar oleh pemerintah menggunakan uang pajak," jelas Ko.
Meski demikian, tarif transportasi di Seoul sejauh ini masih dianggap cukup terjangkau bagi warga. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk mobilitas harian diperkirakan mencapai sekitar US$100 atau setara dengan Rp1,8 juta per bulan. Kini, pemerintah Seoul harus memutar otak agar layanan tetap terjangkau tanpa harus menguras kantong negara secara berlebihan.


