Faktual.news – Gelombang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun anggaran 2027 mulai merambah berbagai wilayah di Indonesia. Hingga akhir November 2026, tercatat sedikitnya 22 provinsi telah secara resmi mengumumkan besaran upah minimum yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 mendatang. Perbedaan angka yang cukup mencolok antarwilayah menjadi sorotan utama dalam pengumuman tahun ini.
DKI Jakarta kembali mengukuhkan posisinya sebagai wilayah dengan standar upah tertinggi di tanah air. Berdasarkan data terbaru, ibu kota menetapkan angka UMP sebesar Rp6.136.941. Angka ini menempatkan Jakarta jauh di atas provinsi lainnya, mencerminkan tingginya biaya hidup dan dinamika ekonomi di pusat pemerintahan tersebut.

Namun, jika berbicara mengenai lonjakan kenaikan yang paling signifikan, sorotan justru tertuju pada Provinsi Bali. Pulau Dewata mencatatkan kenaikan upah yang sangat drastis dibandingkan periode sebelumnya, yakni mencapai angka 42,15 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMP Bali kini menyentuh angka Rp4.559.287, sebuah lompatan besar yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata.
Sebaliknya, potret ketimpangan upah terlihat jelas pada wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Di antara deretan provinsi yang telah merilis data, NTT menempati urutan terbawah dengan besaran UMP sebesar Rp2.602.441. Angka ini menjadi yang paling rendah dibandingkan wilayah lain yang telah mengumumkan ketetapannya.
Kebijakan penetapan upah ini tidak dilakukan secara sembarangan. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat resmi melalui Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menekankan bahwa penentuan upah harus mempertimbangkan tiga variabel krusial, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi makro, serta situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierly, menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum untuk tahun 2027 ini mengacu pada formula penyesuaian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan, yang bertujuan untuk menciptakan formula yang lebih adil dan relevan dengan kondisi lapangan.
Sesuai dengan linimasa yang telah disusun pemerintah, batas akhir pengumuman UMP adalah 21 November 2026. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan dengan pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang dijadwalkan paling lambat pada 26 November 2026.
Berikut adalah daftar lengkap 22 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941
- Bali: Rp4.559.287
- Sulawesi Utara: Rp4.323.465
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000
- Sulawesi Selatan: Rp4.233.913
- Kepulauan Riau: Rp4.229.356
- Sumatera Selatan: Rp4.210.059
- Kalimantan Timur: Rp4.046.360
- Riau: Rp4.031.142
- Kalimantan Utara: Rp4.027.901
- Kalimantan Tengah: Rp3.949.697
- Jambi: Rp3.711.516
- Sumatera Utara: Rp3.410.000
- Sumatera Barat: Rp3.383.258
- Banten: Rp3.372.829
- Lampung: Rp3.285.152
- Jawa Barat: Rp3.000.000
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059
- Jawa Timur: Rp2.730.000
- DI Yogyakarta: Rp2.725.000
- Jawa Tengah: Rp2.655.454
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441


