Faktual.news – Kabar gembira sekaligus menjadi perhatian serius bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Hingga Minggu (22/11), sejumlah pemerintah provinsi di tanah air telah resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 mendatang. Berdasarkan data terbaru, peta pengupahan di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah.
DKI Jakarta kembali mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan standar upah tertinggi di Indonesia. Untuk tahun 2027, warga yang bekerja di ibu kota akan menerima upah minimum sebesar Rp6.136.941. Angka ini menempatkan Jakarta jauh di atas provinsi lainnya, mencerminkan tingginya biaya hidup di pusat pemerintahan dan ekonomi tersebut.

Namun, sorotan utama tidak hanya tertuju pada angka tertinggi. Provinsi Bali mencatatkan lonjakan yang sangat fantastis. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bali mengalami kenaikan UMP yang sangat drastis, yakni mencapai 42,15 persen. Dengan kenaikan tersebut, upah minimum di Pulau Dewata kini menyentuh angka Rp4.559.287. Kenaikan ini diharapkan mampu mengimbangi dinamika ekonomi pariwisata yang kembali bergeliat kuat.
Sebaliknya, potret kontras terlihat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan UMP terendah di antara 22 provinsi yang telah mengumumkan ketetapan upahnya, yakni sebesar Rp2.602.441. Perbedaan mencolok antara Jakarta dan NTT ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam memeratakan kesejahteraan pekerja di seluruh pelosok negeri.
Mengenai mekanisme penetapannya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat resmi melalui Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 pada 16 November 2026. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penentuan upah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan matang terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi daerah, serta situasi ketenagakerjaan terkini.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierly, menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum untuk tahun 2027 ini menggunakan formula penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pengumuman UMP 2027 ini dijadwalkan paling lambat pada 21 November 2026, yang kemudian akan diikuti dengan pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November 2026.
Berikut adalah daftar lengkap UMP di 22 provinsi yang telah diumumkan:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941
- Bali: Rp4.559.287
- Sulawesi Utara: Rp4.323.465
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000
- Sulawesi Selatan: Rp4.233.913
- Kepulauan Riau: Rp4.229.356
- Sumatera Selatan: Rp4.210.059
- Kalimantan Timur: Rp4.046.360
- Riau: Rp4.031.142
- Kalimantan Utara: Rp4.027.901
- Kalimantan Tengah: Rp3.949.697
- Jambi: Rp3.711.516
- Sumatera Utara: Rp3.410.000
- Sumatera Barat: Rp3.383.258
- Banten: Rp3.372.829
- Lampung: Rp3.285.152
- Jawa Barat: Rp3.000.000
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059
- Jawa Timur: Rp2.730.000
- DI Yogyakarta: Rp2.725.000
- Jawa Tengah: Rp2.655.454
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441


