Faktual.news – Pemerintah Metropolitan Seoul kini tengah menghadapi tantangan finansial yang cukup pelik. Kebijakan sosial yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi warga lanjut usia (lansia) ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Korea Selatan dilaporkan mengalami kerugian atau defisit mencapai Rp10,9 triliun akibat kebijakan pemberian tiket gratis kereta bawah tanah bagi warga berusia di atas 65 tahun.
Kondisi ini membuat operator transportasi publik, Seoul Metro, harus menanggung beban operasional yang sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun, defisit tahunan operator metro tersebut menyentuh angka 800 miliar won atau setara dengan Rp10,94 triliun. Angka ini muncul karena pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup biaya perawatan dan operasional harian.

Profesor dari Universitas Seoul, Park Hyun, menjelaskan bahwa akar permasalahannya terletak pada tarif dasar kereta bawah tanah yang sangat rendah. Saat ini, tarif dasar di Seoul hanya sebesar 1.550 won atau sekitar Rp21.113. Menurut Park, nominal tersebut jauh dari kata ideal untuk membiayai seluruh layanan transportasi yang kompleks. Akibatnya, sistem transportasi di Seoul sangat bergantung pada subsidi pemerintah yang masif.
Jika ditotal dengan subsidi layanan bus yang mencapai 400 miliar won (sekitar Rp5,47 triliun), maka total defisit transportasi di Seoul melonjak hingga 1,2 triliun won atau sekitar Rp16,42 triliun per tahun. Jumlah fantastis ini menyedot sekitar 2,4 persen dari total anggaran tahunan Pemerintah Metropolitan Seoul yang mencapai Rp684,91 triliun.
Selain faktor tarif yang rendah, sistem integrasi transportasi di Seoul juga menjadi salah satu penyebab kebocoran pendapatan. Berbeda dengan Jepang di mana penumpang harus membayar tarif dasar baru saat berpindah moda, di Seoul penumpang dapat berpindah dari kereta ke bus tanpa biaya tambahan yang signifikan. Sistem ini menghitung biaya berdasarkan total jarak tempuh, sehingga pendapatan dari setiap perpindahan moda menjadi sangat minim.
Menariknya, beban finansial ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh kas negara. Pemerintah menerapkan mekanisme unik di mana warga yang mendaftarkan kendaraan pribadi diwajibkan membeli obligasi yang diterbitkan oleh Seoul Metro. Hal ini secara tidak langsung membuat masyarakat ikut berkontribusi dalam menambal defisit operasional transportasi publik.
Meski angka defisit terus membayangi, kebijakan tiket gratis bagi lansia ini dinilai sangat sulit untuk dihapuskan. Selain karena manfaat sosialnya yang besar dalam membantu mobilitas warga senior, ada faktor politik yang sangat kuat. Park Hyun menyebutkan bahwa mencabut hak gratis bagi lansia bisa menjadi "bunuh diri politik" bagi pengambil kebijakan karena risiko kekalahan dalam pemilu.
Ironisnya, beban ini diprediksi akan terus membengkak seiring dengan meningkatnya populasi lansia di Korea Selatan. Bahkan, Park Hyun secara jenaka menyebutkan bahwa dirinya sendiri akan segera memasuki usia yang berhak mendapatkan fasilitas gratis tersebut pada tahun depan, yang berarti ia pun akan menjadi bagian dari penyumbang defisit tersebut.


