Faktual.news – Kabar baik bagi para pemegang polis asuransi di Indonesia. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan tengah bergerak cepat menyiapkan Program Penjaminan Polis (PPP). Skema perlindungan ini dirancang untuk memberikan rasa aman ekstra bagi masyarakat yang menggunakan jasa asuransi, sekaligus memperkuat fondasi industri keuangan nasional.
Program ambisius ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Targetnya, sistem penjaminan ini sudah bisa diimplementasikan secara penuh paling lambat pada tahun 2028. Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial untuk memperdalam pasar keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa persiapan ini sedang dimatangkan. Dalam pertemuan regulator asuransi ASEAN (AIRM) ke-29 di Bali, ia menekankan pentingnya belajar dari negara-negara tetangga. Pasalnya, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah lebih dulu menerapkan skema penjaminan polis serupa.
"Kami sedang mempersiapkan program penjaminan polis yang diwajibkan undang-undang untuk diimplementasikan paling lambat tahun 2028. Kami menyambut baik kesempatan untuk saling berbagi pengalaman praktis dengan negara ASEAN lainnya guna memperkuat perlindungan pemegang polis," ujar Friderica.
Untuk mempercepat proses, OJK dan LPS telah menyepakati Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait pertukaran data. Hal ini sangat vital karena keberhasilan program penjaminan sangat bergantung pada akurasi data perusahaan asuransi, status pengawasan, hingga proses resolusi jika terjadi masalah pada perusahaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menambahkan bahwa integrasi data antara OJK dan LPS akan mencakup seluruh siklus perusahaan, mulai dari pendaftaran kepesertaan hingga tahap likuidasi atau pencabutan izin usaha.
Senada dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan juga tengah mengebut penyusunan payung hukum turunan. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, menyebutkan bahwa pemerintah telah mendapatkan izin prakarsa dari Sekretariat Negara untuk mematangkan regulasi ini.
Herman menegaskan bahwa peran LPS nantinya tidak hanya sekadar menjamin polis, tetapi juga memiliki kewenangan dalam melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki sistem perlindungan terintegrasi yang setara dengan negara-negara maju.
Meski tenggat waktu resmi adalah Januari 2028, pemerintah menargetkan kesiapan operasional sudah mulai terlihat sejak tahun depan. Sinergi antara regulator diharapkan mampu membangun jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) yang kokoh, sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi dalam menaruh kepercayaan pada industri asuransi di tanah air.


