Faktual.news – Pemerintah daerah di Indonesia kini dituntut untuk lebih inovatif dalam mengelola anggaran guna membiayai pembangunan infrastruktur dan belanja modal. Salah satu strategi yang tengah menjadi sorotan adalah penerapan skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Namun, penerapan metode ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena memerlukan ketelitian agar tidak justru menjadi beban finansial baru bagi daerah di masa depan.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menekankan pentingnya kecermatan bagi kepala daerah dalam memilih skema pendanaan yang tepat. Menurutnya, ruang gerak untuk melakukan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
Dalam keterangannya pada program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Emil menjelaskan bahwa esensi dari creative financing adalah upaya untuk mendanai kebutuhan infrastruktur maupun belanja modal pemerintah dengan memanfaatkan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema ini membuka pintu bagi keterlibatan sektor swasta, lembaga nonpemerintah, hingga penggunaan instrumen keuangan inovatif lainnya.
Salah satu model yang dianggap potensial adalah skema availability payment melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Emil memberikan contoh konkret keberhasilan penerapan skema ini di Kota Madiun. Di kota tersebut, pembaruan penerangan jalan umum dilakukan dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber pembayaran kepada mitra swasta.
Meski terlihat menjanjikan, Emil memperingatkan bahwa skema ini tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Kelayakan sebuah proyek dalam skema pembiayaan kreatif sangat bergantung pada potensi ekonomi lokal, tingkat kepadatan penduduk, serta kemampuan fiskal masing-masing wilayah.
"Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka, KPBU bisa menjadi instrumen yang efektif di daerah-daerah yang memang memiliki potensi tersebut," jelas Emil.
Diskusi mengenai optimalisasi anggaran ini menjadi bagian dari tema besar "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Fokus utamanya adalah bagaimana Transfer ke Daerah (TKD) dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal nasional yang mampu menopang pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Dengan penguatan kemampuan keuangan daerah, diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Melalui forum dialog seperti Senator Menyapa, diharapkan muncul evaluasi mendalam mengenai hambatan kelembagaan dan mekanisme tindak lanjut dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berhenti pada laporan capaian, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.
