Faktual.news – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengejar sisa target penerimaan negara yang cukup fantastis. Hingga penghujung tahun ini, otoritas fiskal tanah air dilaporkan masih membutuhkan tambahan dana sekitar Rp500 triliun guna mencapai target penerimaan pajak tahunan yang telah ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa angka Rp500 triliun tersebut merupakan estimasi kebutuhan yang harus dihimpun dalam dua bulan terakhir, yakni pada periode November hingga Desember. Menurutnya, rincian teknis mengenai strategi pencapaian target ini akan dipaparkan secara lebih mendalam dalam konferensi pers APBN KiTa mendatang.
"Detail angka pastinya akan kami sampaikan besok. Namun secara garis besar, kita masih memiliki tantangan untuk mengumpulkan sekitar Rp500 triliun di sisa tahun ini," ujar Bimo saat memberikan keterangan dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Guna menutup celah kekurangan tersebut, DJP telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan strategis. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi pemungutan pajak melalui sektor lokapasar atau marketplace yang terus berkembang pesat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pengurangan sanksi administrasi untuk menarik minat wajib pajak, serta rencana penerapan pajak minimum global (global minimum tax) guna memastikan keadilan pajak di level internasional.
Tidak hanya mengandalkan regulasi baru, DJP juga melakukan reformasi internal melalui penguatan administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bimo menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak lagi hanya bersifat penegakan hukum yang kaku, melainkan lebih mengedepankan komunikasi yang konsisten dan persuasif kepada masyarakat.
Dari sisi internal, DJP tengah melakukan transformasi sumber daya manusia melalui penataan jabatan fungsional. Langkah ini bertujuan agar kinerja setiap pegawai dapat diukur secara lebih presisi melalui indeks kinerja individu. Bimo mengklaim bahwa skema fungsionalisasi ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Tercatat, aktivitas pengawasan meningkat sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026, sementara aktivitas pemeriksaan pajak juga melonjak hingga 25 persen.
Modernisasi teknologi juga menjadi pilar utama dalam upaya pengejaran target ini. DJP terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikenal dengan Coretax. Sistem ini telah dilengkapi dengan fitur analitik canggih berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pengawasan yang lebih akurat dan terintegrasi.
Melalui koordinasi yang erat dengan berbagai direktorat jenderal lainnya, DJP optimis dapat menjaga ketahanan APBN. Langkah integrasi ini diharapkan mampu memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap tangguh di tengah dinamika global yang tidak menentu.
