Faktual.news – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah agresif untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara. Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap korporasi lintas negara, DJP secara resmi akan mempererat kerja sama strategis dengan pemerintah Singapura. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah memberantas berbagai modus penghindaran pajak yang selama ini menjadi tantangan besar bagi otoritas fiskal di kedua negara.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa kerja sama ini akan melibatkan koordinasi intensif melalui Kementerian Luar Negeri. Langkah ini diambil guna menangani praktik-praktik canggih seperti transfer pricing dan manipulasi faktur atau misinvoicing. Kedua modus tersebut dinilai sangat merugikan karena dapat menggerus potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara Indonesia.
Salah satu poin krusial dalam pembicaraan kedua negara adalah mekanisme pertukaran data secara transparan. Dengan adanya pertukaran informasi yang akurat, DJP dapat memantau kepatuhan korporasi secara lebih mendalam, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di Singapura. Bimo menjelaskan bahwa sinkronisasi data ini juga akan diselaraskan dengan upaya reformasi tata kelola sumber daya alam, termasuk sektor mineral strategis dan komoditas sawit.
"Kami sedang mendiskusikan jenis data apa saja yang dapat dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi di kedua negara. Hal ini sangat penting untuk memastikan keadilan pemajakan," ujar Bimo dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11).
Selain berurusan dengan Singapura, DJP juga memperkuat benteng pertahanan domestik dengan menggandeng PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kolaborasi ini bertujuan untuk menekan praktik underinvoicing melalui rekonsiliasi data ekspor-impor yang dilakukan sejak dini. Dengan melakukan pengecekan sebelum proses ekspor berlangsung, DJP berharap dapat mendeteksi potensi manipulasi nilai transaksi secara real-time.
Bimo menyoroti bahwa modus yang sering digunakan perusahaan adalah dengan membebankan biaya pemasaran (marketing fee) yang sangat besar di Indonesia. Akibatnya, perusahaan tampak mengalami kerugian di dalam negeri, padahal keuntungan sebenarnya telah dialihkan ke negara lain melalui skema biaya tersebut. Praktik ini membuat Indonesia, sebagai negara sumber ekonomi, justru kehilangan hak pajaknya.
Lebih lanjut, kerja sama dengan Singapura ini juga membawa misi menciptakan persaingan pajak yang lebih sehat dan adil. Bimo menyebutkan adanya niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas isu keadilan pemajakan ini secara bersama-sama. Tak hanya soal angka, pembahasan juga menyentuh aspek lingkungan, di mana pemerintah berencana merumuskan konsekuensi atau sanksi antarnegara bagi praktik investasi yang mengabaikan kelestarian alam.
Dengan langkah terintegrasi ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir praktik penetapan harga transaksi yang tidak wajar antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa, serta memastikan setiap nilai transaksi dilaporkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
