Faktual.news – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan klarifikasi tegas terkait polemik biaya operasional dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah mengenai alokasi dana operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat, yang dikonfirmasi tidak mencakup biaya penyediaan kendaraan distribusi makanan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa kendaraan untuk mendistribusikan makanan bukanlah komponen yang masuk dalam pagu biaya operasional harian. Sebaliknya, kendaraan tersebut merupakan fasilitas wajib yang harus disiapkan oleh mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Hal ini setara dengan kewajiban penyediaan gedung dapur, peralatan memasak, hingga peralatan makan yang digunakan untuk melayani para penerima manfaat.

Tysa menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah sebuah aturan baru yang mendadak muncul. BGN menyatakan bahwa mereka hanya mengembalikan ketentuan mengenai kendaraan sesuai dengan skema yang telah berlaku sejak awal peluncuran program MBG.
"Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukan hal baru. Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG," ujar Tysa dalam keterangan resminya di Jakarta.
Ia juga merujuk pada landasan hukum yang kuat, yakni Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua regulasi tersebut, tidak ada satu pun poin yang menyebutkan bahwa kendaraan merupakan bagian dari biaya operasional SPPG. Meskipun sempat ada perubahan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen operasional, BGN memutuskan untuk membatalkannya setelah melakukan kajian mendalam.
"Setelah kami kaji lebih dalam lagi, sebaiknya memang kendaraan tidak dimasukkan ke dalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi," tambah Tysa.
Sebelumnya, BGN telah menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3.000 per orang. Langkah ini diambil untuk menggantikan mekanisme lama yang menggunakan sistem at cost atau sesuai pengeluaran tanpa plafon, yang dinilai berisiko membuat belanja operasional membengkak dan melampaui anggaran yang tersedia. Kini, biaya dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani oleh setiap unit SPPG.
Namun, kebijakan plafon Rp3.000 ini memicu reaksi dari Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T). Sekretaris Jenderal APGI3T, Gardian Muhammad, meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis berat.
Menurut Gardian, penerapan angka Rp3.000 secara seragam di seluruh Indonesia dianggap kurang adil bagi daerah 3T. Di wilayah terpencil, biaya logistik, bahan bakar, hingga transportasi jauh lebih mahal dibandingkan di wilayah perkotaan. Selain itu, jumlah penerima manfaat di daerah terpencil cenderung lebih sedikit, namun beban biaya tetap, seperti listrik dan tenaga kerja, tetap harus ditanggung secara penuh.
APGI3T berharap pemerintah dapat memberikan skema pembiayaan khusus atau insentif bagi wilayah 3T agar kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa memberatkan mitra pengelola di lapangan.


